Bakesbangpol Jabar Harapkan LDII Bantu Turunkan Angka Intoleransi dan Radikalisme
Bandung (3/02/2021). Jajaran pengurus DPW LDII Provinsi Jawa Barat beraudiensi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru, masa bakti 2020-2025, dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat di kantor Bakesbangpol, Bandung.
Hadir dalam audiensi tersebut para pengurus harian DPW LDII Provinsi Jawa Barat, yakni drg. Dicky Harun, SP.Ort (Ketua), Fadel Abrori SPi MH (Wakil Sekretaris), M. Diva Abdul Hakim (Wakil Sekretaris), Ucep Himawan SE (Kabiro Hubungan Antar Lembaga) dan pengurus lainnya.
Kehadiran para pengurus LDII disambut dengan hangat oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat DR. Drs. H. Raden Iip Hidajat, M.Pd dan jajarannya. Iip mengapresiasi kunjungan LDII ke kantor Bakesbangpol. Bahkan menurutnya, selaku pemerintah yang menaungi ormas, seharusnya pihaknya yang berkunjung ke LDII. “Saya apresiasi kedatangan LDII di kantor ini. Seharusnya saya yang datang ke sekretariat LDII. PR kami banyak, karena ada 1.200 ormas yang terdaftar di Jawa Barat,” urainya.
Lebih lanjut, Iip mengharapkan, keberadaan LDII bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka intoleransi dan radikalisme yang ada di Jawa Barat. Pasalnya, seperti dilaporkan Setara Institute, saat ini Jabar tercatat sebagai provinsi dengan kasus intoleransi / pelanggaran kebebasan beragama tertinggi di Indonesia. Tercatat pelanggaran kebebasan beraagama sebanyak 629 kasus selama 12 tahun terakhir.
“Mudah-mudahan LDII mempunyai materi atau kurikulum dakwah yang bisa menurunkan angka intoleransi. Sehingga saat berdakwah, bisa mengajak umat beragama bisa saling toleransi, antara umat yang seagama dan dengan agama yang lain. Tujuannya untuk menurunkan angka intoleransi dan kontra deradikalisme. Kontra deradikalisme merupakan edukasi atau pencegahan radikalisme. Sehingga bisa terwujud suasana yang nyaman untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing,” harap Iip.
Iip melanjutkan, pemerintah akan membantu LDII jika mempunyai program kerja yang membutuhkan dukungan pemerintah. Apalagi jika program kerja itu mempunyai kesamaan dengan program kerja yang dilaksanakan pemerintah. “Apa yang perlu kami bantu. Kalau program LDII yang sudah ada kebetulan sama dengan program pemerintah, tinggal kita sinergikan saja, untuk mendukung kerja LDII. Sehingga kondusivitas di Jabar ini selalu terjaga,” ujarnya.
Di samping itu, Iip menambahkan, Pemprov Jabar akan mengundang Setara Institute untuk mengetahui penggunaan data yang dijadikan dasar penelitian angka intoleransi beragama di Jabar. “Insya Allah bulan Februari ini kami akan mengundang Setara Institute dan Kemenag untuk meminta kejelasan mengenai parameter penilaian yang digunakan. Sehingga bisa jadi acuan kebijakan kami. Saat ini kami sudah membentuk tim cyber hoax, sehingga jika ada hoax akan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya.
Menanggapi permintaan itu, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat, yakni drg. Dicky Harun, SP.Ort mengatakan, para ulama LDII mengajarkan kepada warga LDII agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Mulai dari peraturan masalah kecil hingga peraturan krusial.
“Kami dengan senang hati menerima ajakan ini. Sebab sejak awal kami selalu mengajarkan atau mendakwahkan agar warga LDII menjadi warga negara yang tunduk dan patuh kepada pemerintah. Dari DPP juga menginstruksikan agar semua warga LDII mengikuti peraturan yang ada. Contoh, warga LDII diwajibkan memiliki SIM dan menggunakan helm jika akan menggunakan sepeda motor. Warga LDII juga diwajibkan agar taat membayar pajak. Mungkin baru ini ada ormas yang mewajibkan anggota dan simpatisannya seperti ini,” urai Dicky.
Dalam menjaga kondusivitas lingkungan, LDII juga bekerjasama dengan Polda Jabar dalam bentuk bergabung sebagai dai kamtibmas Polda Jabar. Peranan dai kamtibmas memberikan dakwah yang menyejukkan sehingga bisa terwujud toleransi antar umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing.
“LDII dalam dakwahnya memberikan materi green dakwah atau dakwah yang menyejukkan. Dakwah yang mengajak untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan dengan cara saling toleransi dengan umat beragama. Sehingga hubungan baik dengan umat beragama lain terjaga. Contoh, ada tempat pengajian LDII yang tidak muat parkirannya untuk menampung kendaraan saat pengajian. Malah diberikan tempat parkir di gereja yang berada tepat di sebelah masjid,” urainya.
Menurut Dicky, kegiatan yang dilaksanakan LDII banyak mempunyai kesamaan dengan program kerja yang dilaksanakan Pemprov Jabar. Pemprov Jabar mempunyai program Jabar Masagi yang bertujuan membangun manusia Jabar dengan pendidikan karakter, baik dari segi fisik, IQ, EQ, dan SQ.
“Pendidikan karakter di LDII bertujuan untuk membentuk generasi muda yang profesional religius. Profesional dalam bidang keahlian masing-masing dan religius dalam arti bisa mencapai target tri sukses yaitu alim dan faqih, berakhlakul karimah, dan mempunyai kemandirian. Sejak usia dini diajarkan mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membantu pekerjaan di rumah, saat remaja dan dewasa bisa mandiri secara ekonomi. LDII bukan hanya berdakwah agama saja, namun juga mengajarkan tentang entrepreneurship,” jelasnya.
Pembinaan generasi muda memang menjadi fokus LDII dalam menghadapi bonus demografi. “Bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar menjadi hasil yang positif, terbentuk generasi muda yang bisa menjadi contoh dan panutan,” pungkasnya.
Selain itu, Dicky juga mengenalkan kepengurusan DPW LDII Provinsi Jawa Barat masa bakti 2020-2025 sekaligus mendaftarkan LDII ke Bakesbangpol. (fadel)
