Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi LDII Perkuat Kedaulatan Pangan Nasional

Jakarta (23/9). Ketahanan pangan menjadi hal pokok yang harus dijamin oleh negara. Lewat ketanahan pangan, pemerintah memberikan jaminan atas ketersediaan pangan untuk masyarakat, dan kemudahan untuk mengaksesnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, saat memberikan sambutan pada webinar “Kedaulatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bebas Stunting” yang dihelat DPP LDII pada Sabtu (23/9).

“Ketersediaan dan akses pangan merupakan hak hidup dasar yang harus dicukupi oleh negara untuk rakyatnya,” ungkapnya.

Hak atas pangan, lanjutnya, tidak berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu menyediakan makanan gratis bagi siapapun. “Tetapi bagaimana pemerintah dapat menjamin ketersediaan akses masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri secara mandiri,” tambahnya.

Ia memandang isu pangan sangat penting karena menyangkut kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Untuk itu, ia mengapresiasi LDII yang telah berupaya membantu pemerintah mewujudkkan kedaulatan pangan.

“Kenapa saya tertarik dan jatuh hati kepada LDII, karena setelah bertemu dengan LDII kami menyadari bahwa visi-misinya sama dengan founding father kami, Bung Karno. Kedaulatan pangan adalah yang utama, karena tidak ada pangan ya tidak ada kehidupan,” ucapnya.

Ia menilai pangan menjadi isu strategis di tengah perubahan iklim yang mengancam penduduk dunia mengalami krisis pangan. “Tema ini saya anggap sangat relevan di tengah isu krisis pangan yang terus melanda beberapa negara di dunia,” lanjutnya.

Sudin menyebut, saat ini Bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi penuh tantangan, terutama dari dampak El Nino atau fenomena pemanasan suhu di atas normal yang mengakibatkan kemarau berpanjangan, dan mengancam ketersedian pangan nasional.

“Tantangan terbesar saat ini adalah perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini berdampak pada kekeringan, gangguan penyakit hama, penurunan kualtas tanaman, hingga ketidakstabilan pasar. Hal ini berdampak pada ketersediaan pangan di masyarakat,” ucapnya.

Untuk menjaga ketersediaan pangan nasional, dibutuhkan kerjasama semua pihak. Ia mengajak LDII untuk berpartisipasi menjaga ketahanan pangan nasional. “Penyediaan pangan dan gizi yang cukup bagi bangsa Indonesia merupakan pekerjaan yang membutuhkan upaya, keseriusan, dan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan nasional dapat di mulai dari lingkup rumah tangga. Ia mendorong warga LDII untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk budidaya berbagai kebutuhan sehingga mampu menopang kebutuhan pangan.

“Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dapat dimulai dengan lingkup yang kecil, yaitu melalui pemanfaatan pekarangan untuk membudidayakan pangan. Contohnya, di Ponpes Nurul Huda Lampung, di sana ada ternak lele dan ternak kambing,” jelasnya.

Sementara untuk lingkup yang lebih besar, ia memandang penerapan teknologi terkini dalam lingkup pertanian menjadi alternatif strategi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. “Cara paling ampuh untuk meningkatkan produktivitas pangan adalah dengan meningkatkan kinerja, dan teknologi pertanian,” ujarnya.

Berbagai strategi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lanjutnya, sangat diperlukan untuk mendorong pemenuhan gizi bagi generasi muda dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Indonesia saat ini memasuki bonus demografi. Jika bonus demografi dapat dikelola pemerintah, kondisi ini bisa menjadi modal penting untuk pembangunan menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045,” tutupnya.