Tingkatkan Kinerja Organisasi, LDII Jabar Studi Banding ke Jatim
Surabaya (26/9/2021). Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di semua tingkatan mulai kelurahan hinga kota/kabupaten, DPW LDII Provinsi Jawa Barat studi banding ke DPW LDII Provinsi Jawa Timur, Minggu (26/9/2021). Salah satu pembahasannya mengenai aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) LDII Jatim yang dikembangkan dan telah dipakai selama lima tahun oleh DPW LDII Jatim sejak 2017.
Para pengurus DPW LDII Provinsi Jawa Barat yang hadir yakni KH Dicky Harun (Ketua), Koswara (Sekretaris), Fadel Abrori (Wakil Sekretaris), Arief Nur Andono (Kabiro TIAT), dan Pipin Jaya Prayitna (Biro OKK). Rombongan diterima pengurus DPW LDII Provinsi Jawa Timur yakni KH Amrodji Konawi (Ketua); Misdi, Maun, dan Samsul Bakhtiar (Wakil Ketua), Hariman Danasasmita , Sahri Romadon, dan Andi Fajar Yulianto (Wakil Sekretaris); Ali Zuhdi (Bendahara); serta Purnomo (Wakil Bendahara).
“Aplikasi yang luar biasa, bisa memudahkan melihat pergerakan organisasi. Di Jawa Barat belum ada, kami belum melakukan itu. Tadi sudah belajar, banyak sekali ilmu yang kami dapat,” beber Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat, KH. Dicky Harun.
Menurut Dicky, LDII Jawa Barat membutuhkan aplikasi Monev tersebut untuk mengelola dan membimbing para pengurus organisasi di bawah. “Pertama saya melihat aplikasi ini sangat memudahkan sekali dalam mengelola pelaporan. Bisa melihat dengan mudah, dari angka dan grafik. Langsung tergambar daerah mana yang sudah bekerja, daerah mana yang belum,” urainya.
KH Dicky menambahkan, aplikasi ini memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. “Bisa digambarkan dalam satu grafik atau satu angka yang kemudian kami bisa memonitornya dengan baik. Evaluasi dan eksekusi langkah apa yang harus kami lakukan,“ imbuh Dicky.
Aplikasi yang dikembangkan DPW LDII Provinsi Jawa Timur ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rakernas DPP LDII tahun 2012 yang memprogramkan agar LDII menjadi organisasi modern dan terukur, melalui program monitoring evaluasi.
“Sebetulnya itu adalah programnya DPP, tapi kemudian kami tindak lanjuti dan kami betu-betul membuat monitoring evaluasi yang tadinya masih berupa kertas. Format laporan berupa lembaran ini diisi semua jenjang, mulai dari DPW, DPD, sampai PC/PAC. Waktu itu sudah kami buatkan, pilot projectnya di Sidoarjo, tahun 2014,” ungkap Samsul Bakhtiar, Wakil Ketua DPW LDII Jatim sekaligus salah satu tim penyusun aplikasi.
Bagi Samsul, untuk bisa menjalankan aplikasi ini diperlukan komitmen antar bagian organisasi. “Gerakan Monev ini bukanlah sekadar aplikasi, karena di sana ada komitmen, strategi dan gerakan bersama. Jadi gak bisa kalau kita kasih aplikasinya tapi kalau gak ada komitmen dari atas, itu nggak jalan,” ucapnya.
Samsul menambahkan, aplikasi itu ada setelah program monitoring evaluasi. “Ini sebenarnya alat bantu. Namun, komitmen DPW untuk melakukan monitoring evaluasi semua jenjang lah yang menjadikan monev ini berjalan,” paparnya.
Manfaat penggunaan aplikasi ini, imbuh Samsul, mampu meningkatkan kinerja organisasi. “Awalnya kegiatan DPD se-Jawa Timur itu sekitar 800-an di tahun 2017, artinya 800 kegiatan selama setahun. Di tahun 2018 meningkat menjadi 1.300, dan di tahun 2018-2019 menjadi 1.800-an,” sambungnya.
Aplikasi ini menerapkan empat jenjang kriteria yakni diam, stagnan, tumbuh, dan berbuah. “Semua DPD sekarang di level berbuah, level tertinggi, sudah berbuah semua. Berbuah itu artinya level yang memberikan kontribusi kepada lingkungan,” tegas Samsul.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jatim, KH. Amrodji Konawi menambahkan, sistem pelaporan kegiatan terstruktur dalam aplikasi ini memudahkan dalam pemantauan kinerja organisasi.
“Pola pembinaan kami ke bawah nantinya bukan pola yang sporadis tetapi pola yang terukur, terstruktur, mana yang harus dilakukan pendampingan, dan mana yang sudah bisa dilepas dengan sendirinya. Itu manfaat dari kami mempunyai aplikasi monev,” urainya.
KH Amrodji berharap, dengan kunjungan kelima pengurus dari DPW LDII Jawa Barat tersebut bisa turut menyempurnakan aplikasi yang ada, jika kelak ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi.
“Nanti bisa saling mengisi, kami bisa berbenah dari sana. Kalau nanti dianggap baik, bisa ditularkan ke DPW-DPW lainnya. Sehingga nanti ada proses yang menjadi satu dengan DPP,” pungkasnya. (fadel)